Header Ads


Mengetahui Aksi 287 yang akan di Kawal Lebih dari 10.000 Personil Polisi

Aksi 287 akan diikuti lebih dari 5.000 peserta untuk menolak Perppu nomor 2 tahun 2017

Aksi Serupa dengan 212 akan kembali diadakan oleh beberapa organisasi dan lembaga yang menolak kehadiran Perppu  Undang-undang yang dinilai merugikan Ormas dan negara.

aksi 212


Kepolisian sebelumnya telah membuat pernyataan akan mengerahkan personilnya dalam aksi 287 pada Jumat (28/7) nanti sebanyak 10.000 Personil Polisi.

Aksi ini pun berbuntut dari penolakan Perppu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas dan digagas oleh gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Serta Alumni aksi 212.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes , Argo pun sudah menerima surat pemberitahuan mengenai aksi 287 yang akan diikuti ribuan orang.

Baca juga : Momen Kocak, Wasit Diberi Kartu Kuning Oleh Pemain Pada Pertandingan Bola Indonesia

"Kami tadi sudah melakukan TFG (tactical floor game), artinya bahwa kami karena ada pemberitahuan yang masuk ke polda jumlah massa sekitar 5.000," ujar Argo, saat dihubungi, Kamis (27/7)

Argo pun membenarkan pernyataan akan menyiapkan polisi sebanyak 10.000 personil sebagai bentuk antisipasi.

Berdasarkan jadwal, Massa dari aksi 287 akan memulai aksinya dari Masjid Istiqal setelah menunaikan Shalat Jumat berjemaah, Kemudia massa aksi akan melakukan long march sampai ke depan Istana Merdeka dan Gedung Makhamah Konstitusi.

Tanggapan Jokowi soal aksi 287 ?

Kabar tentang pelaksanaan aksi demonstran 287 sudah ditanggapi oleh Pak Presiden Jokowi. Dirinya pun menegaskan bahwa pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas adalah untuk keamanan Negara saat ini dan dimasa mendatang.

"Sekali lagi saya sampaikan bahwa Perppu ini terbit untuk menjamin serta menjaga keamanan negara dalam jangka waktu sekarang hingga yang akan datang," ujar Jokowi, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Pak Jokowi juga menyarankan kepada lembaga ataupun kelompok yang menolak aksi ini untuk menempuh jalur hukum  sesuai dengan mekanisme negara RI.

"Kalau ada yang tidak setuju, ya silakan ke jalur hukum, mekanisme hukum kan ada. Kan negara ini juga negara hukum, saya kira dipersilakan," ujar Jokowi.

Namun DPR RI sendiri belum memberikan Sinyal pasti mengenai Perppu ini apakah akan disetujui ataupun tidak.

No comments

Powered by Blogger.